Kamis, 17 Oktober 2013 - 13:51:01 WIB
16 Perusahaan Kena Sanksi Teguran Tertulis
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Konservasi - Dibaca: 2600 kali

MALINAU - Sebanyak 16 perusahaan kayu dan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malinau mendapat surat teguran sanksi administratif. Surat teguran tersebut ditandatangani langsung Wakil Bupati Topan Amrullah SPd, tertanggal 30 September 2013.

Hal itu sebagai upaya pengawasan dan evaluasi dari pemerintah daerah atas beberapa pelanggaran yang dilakukan.  Karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak secara rutin menyampaikan laporan kegiatan per 3 bulan sekali.

Dari 16 perusahaan yang mendapat teguran sanksi administrative, terdiri dari 10 perusahaan kayu dan 5 perusahaan tambang. Sedangkan satu ada lembaga pemerintah. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Malinau H Abdulfatah Zulkarnaen melalui Kabid Amdal dan Laboratorium H Abdul Jaya Nazar SSos, lantaran perusahaan-perusahaan belum rutin menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkunga (RKL/RPL) bagi usaha dan atau kehitan yang wajib Amdal kepada Bupati Malinau melalui BLHD.

Selain itu, belum rutin menyampaikan laporan pelaksanaan UPL-UKL bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Berdasarkan hasil pengawasan lingkungan dan pelanggaran tersebut,  sesuai pasal 76 ayat 2 huruf a undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pelanggaran yang diberikan kepada perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.

“Untuk itu, pengelola perusahaan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL secara rutin dan tepat waktu per 3 bulan sekali. Dan segera memenuhi laporan yang belum dilaksanakan dalam waktu 14 hari kalender,” terangnya.

Bila perusahaan tidak melaksanakan ketentuan tersebut hingga mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak3 kali. Maka akan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan. Dan apabila selanjutnya melangkah pada perbaikan lingkungan tidak dilaksanakan selama penghentian sementara, maka akan dikenakan sanksi pencabutan saksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan.

“Oleh karena itu, pemerintah sangat mengharapkan kerjasama dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk menegkapi laporan RPL-RKL per tri wulan sekali,” ungkapnya. (ida/ipk - Radar Tarakan)



Copyright © 2013 by PDE Malinau All rights reserved.