Kamis, 02 Januari 2014 - 07:10:11 WIB
Tim Tripartit Harus Survey Lapangan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita Malinau - Dibaca: 50026 kali

MALINAU - Penetapan upah minimum dianggap seringkali hanya didasarkan pada asumsi-asumsi maya, tentang kebutuhan hidup buruh dan mengabaikan situasi riil. Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) NO.17/2005, upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Malinau, Paul Muregar Lalong mengatakan Kesesuaian Hidup Layak ( KHL), produktivitas (jumlah produk domestik regional bruto/PDRB  atau jumlah tenaga kerja pada periode yang sama), pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling mampu (marginal). Sesuai dengan UU No 13/2003 tentang tenaga kerja, dan beberapa kepmen tenaga kerja dan kepolisian RI No.Kep 275/Men/89 dan Pol Kep/04/V/1989, surat Kepmen Tenaga Kerja RI.No.234/Men/2003. Bahwa penetapan upah itu harus dilakukan terlebih dahulu survei lapangan.

Hal ini harus dilakukan untuk menetapkan 46 unsur kebutuhan yang disepakati bersama. “Mengapa kita harus terjun ke lapangan? Karena setelah diadakan perumusan beberapa syarat-syarat tentang Upah Minimun Regional (UMR) Kabupaten Malinau, sudah pasti analisa yuridis dan de facto-nya. Sehingga  akan kuat sekali sebagai dasar untuk menetapkan UMK 2014, Kabupaten Malinau,” terangnya.

Usul konkrit Apindo Malinau yang menyangkut kebutuhan tenaga kerja kepada Pemerintah Kabupaten Malinau, selain tim tripartit harus melakukan survei di lapangan. Supaya pelayanan Jamsostek harus ada di Kabupaten Malinau pada awal tahun 2014.

Dijelaskan, kendala lain penetapan UMK Kabupaten Malinau 2014, adalah apakah selama ini perusahaan seperti pertambangan batu bara di Kabupaten Malinau telah memberikan hak sepenuhnya kepada karyawan/i untuk mendapatkan upah diluar 173 jam kerja, pada hari libur resmi dan libur nasional. Dengan formulanya yakni 173 + 77 + 13 + 12 + 90=365 Hari.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Dewan Tripartit Pengupahan Kabupaten Malinau. Dan, Lex Specialist (pegawai pengawas) harus dibentuk untuk menghindari adanya upah bodong yang mungkin sudah lama berjalan, dan di tentukan oleh perusahaan - perusahaan batu bara tanpa menghiraukan UU No.13 / 2003, tentang tenaga kerja dan keputusan menteri tenaga Kerja lainnya, pasal 185 ayat 1 dan pasal 90 ayat 1, bisa dikenakan sanksi.

Paul berharap kepada instansi terkait harus menjalankan prosedur yang diamanatkan oleh UU, untuk membahas dan menetapkan UMK Kabupaten Malinau. Dibentuknya tim tripartit adalah agar dapat membantu dan bisa bekerja lebih awal. “Ada kemungkinan kendala penetapan UMK Malinau karena ketidakjelasan pendanaan untuk biaya-biaya survei di lapangan, serta biaya rapat-rapat oleh tim tripartit membuat UMK Malinau 2014 tidak ada keputusannya dan mandeg hingga akhir tahun 2013 ini,” tukasnya.

Dikatakan, penetapan upah minimum harus memenuhi beberapa kriteria. Yakni kebutuhan hidup minimum (KHM), indek harga konsumen (IHK), kemampuan perusahaan, pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian standar upah minimum di daerah sekitar dan kondisi pasar kerja, pertumbuhan elemen dan pendapatan per/kapita serta kebijakan dan investasi pemerintah (upah minimum). (ida/ipk - radar Tarakan)



Copyright © 2013 by PDE Malinau All rights reserved.