Senin, 24 Februari 2014 - 07:40:17 WIB
PNPM Mandiri Dievaluasi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita Malinau - Dibaca: 10423 kali

MALINAU - Tim misi supervisi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari pemerintah pusat bersama perwakilan dari World Bank (bank dunia) berkunjung ke Kabupaten Malinau. Kunjungan ini  diterima langsung Wakil Bupati Topan Amrullah SPd didampingi Kepala BPMD Malinau Ajang Kahang SSos MSi di ruang kerjanya, Jumat ( 21/2) pagi kemarin.

Rombongan berjumlah 8 orang yang dipimpin Muslahudin D PSF didampingi oleh PJO PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Utara.

Muslahudin D PSF dalam pertemuannya kemarin mengungkapkan bahwa kedatangan tim misi supervisi dari Kemendari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini untuk melakukan evaluasi progres pelaksanaan program dan mendukung PMD.

Terutama dalam mengindentifikasi serta mengatasi permasalahan impelemnetasi PNPM Mandiri Perdesaan. Tim ini sudah berjalan dari Bulungan dan di Malinau dan KTT hingga 26 Februari mendatang.

Kunjungan lapangan ini untuk mendapatkan informasi dan pandangan masyarakat. Kunjungan misi supervisi kali ini secara khsusus akan fokus pada hal-hal fasilitas dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian pelaksanaan proyek secara menyeluruh, termasuk kualitas sub proyek. Kemudian pengarusutamaan pelibatan kelompok perempuan dan pengembangan safeguard dan bantuan langsung kecamatan.

“Tanggal 27 Febuari nanti akan dipaparkan hasilnya di Provinsi Kaltara di Bulungan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Topan Amrullah SPd mengungkapkan, kegiatan supervisi ini merupakan kegiatan sangat penting. Jangan hanya menggolontorkan dana saja. Tetapi juga perlu ada evaluasi secara menyeluruh.

Program ini PNPM Mandiri Perdesaan ini sejalan dengan program daerah melaui program Gerdema. Namun Pemkab Malinau sendiri terbatas masalah kekuangan mendanai kegiatan masyarakat di desa.

Hasil musrenbang tidak dapat menampung semua. Program PNPM ini membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terhindar dari kemiskinan.

Ada beberapa kegiatan yang tidak ter-cover di PMPM di APBDes yang dikelola desa dengan total nilai sampai Rp 1,3 miliar. Begitu juga sebaliknya.

Fasilitator PNPM di BPMD juga memback up progran-program di desa dan membantu di BPMD.

Wabup juga menegaskan, Kabupaten Malinau bersyukur karena undang-undang pemerintah desa telah lahir dan dapat  menjadi kekuatan desa dalam membangun desanya.

Desa punya kewenangan penuh dan bertanggung jawab untuk mengelola dana yang diberikan pemerintah. Perubahan dimulai dari desa melalui pembangunan sejumlah kebutuhan di tingkat desa.

Pemerintah daerah juga menilai dan memberikan opini SKPD sesuai standar penilaian opini BPK dan BPKP. Fokus utama dalam program Gerdema itu lebih pada pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya serta pengawasannya.(Radar Tarkan)



Copyright © 2013 by PDE Malinau All rights reserved.